1.
Subjek Hukum Manusia
Subjek hukum manusia adalah setiap
orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.
Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal
dunia. Pengecualiannya ialah bahwa menurut pasal 2 KUH Perdata bagi yang masih
dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir bila kepentingannya menghendaki.
Tetapi bila bayi itu lahir dalam keadaan mati dianggap tidak pernah ada, maka
ia bukan subjek hukum.
Ada juga
golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap
dalam melakukan perbuatan hukum (Personae Miserabile) yaitu :
1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah.
2. Orang yang berada dalam pengampuan (curatele)
yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, Pemboros, dan isteri yang tunduk.
Kriteria
dewasa seseorang berbeda beda, sesuai dengan hukum yang mengaturnya.
Menurut
hukum perdata barat:
-
Dewasa untuk pria adalah 18 tahun
-
Dewasa untuk wanita adalah 15 tahun
Menurut
Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
-
Dewasa untuk pria adalah 19 tahun
-
Dewasa untuk wanita adalah 16 tahun
2.
Subjek Hukum Badan Hukum
Subjek Hukum Badan Hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh
hukum dan mempunyai tujuan tertentu.
Sebagai
subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
hukum yaitu :
1.
Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
2.
Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.
Badan hukum terbagi atas 2 macam
yaitu :
a. Badan Hukum
Privat (Private Recths Persoon),
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang
menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.
b. Badan Hukum
Publik (Publiek Rechts Persoon), adalah
badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan
publik atau orang banyak atau negara umumnya.
3.
Objek Hukum Benda Bergerak
Objek
hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat
menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.
Objek hukum benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat
dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, misalnya:
-
Benda bergerak yang dapat bergerak sendiri (hewan)
-
Benda bergerak yang dapat dipindahkan (meja, kursi)
-
Benda bergerak karena UU (contoh: hak pakai, bunga
yang di janjikan, sero, dll.)
4.
Objek Hukum Benda Tidak
Bergerak
Objek hukum benda tidak bergerak dibedakan dalam beberapa jenis,
yaitu:
-
Benda tidak bergerak karena sifatnya (contoh: tanah,
rumah)
-
Benda tidak bergerak karena tujuannya (contoh: gambar,
kaca, alat percetakan yang ditempatkan di gedung, dll.)
-
Benda tidak bergerak karena penetapan UU (contoh: hak
menumpang, hak usaha, dll.)
5.
Hak Kebendaan yang Bersifat
Sebagai Pelunasan Hutang
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) disebut juga hak mutlak atau hak absolut.
Hak
kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak
jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan
eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan
wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).
1. Jaminan Umum
Pelunasan hutang dengan jaminan umum
didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata.
Dalam hal ini benda yang dapat
dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara
lain:
- Benda tersebut bersifat ekonomis
(dapat dinilai dengan uang).
- Benda tersebut dapat dipindah
tangankan haknya kepada pihak lain.
2. Jaminan
Khusus
Bahwa setiap
jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian
tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu seperti
gadai, hipotik hak tanggungan.
Daftar
Pustaka
0 komentar:
Posting Komentar