1. Pengertian HAKI
Menurut Ismail Saleh, HAKI (Hukum
Atas Kekayaan Intelektual) adalah pengakuan dan penghargaan pada
seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual
mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial
maupun ekonomis.
Menurut Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau
lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Menurut Adrian Sutedi, HAKI adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk
berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh
norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.
Kekayaan intelektual merupakan
kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi,
pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan
seterusnya.
Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi
dua. Pertama, Hak dasar
(Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat digangu-gugat. Contohnya :
hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Kedua, Hak amanat aturan atau
perundangan yaitu hak karena diberikan atau diatur oleh masyarakat melalui
peraturan atau perundangan. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan amanat
aturan, sehingga masyarakatlah yang menjadi penentu seberapa besar HAKI yang
diberikan kepada individu dan kelompok.
Jadi pengertian HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan
intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.
2. Prinsip-prinsip HAKI
Prinsip – prinsip Hak atas Kekayaan
Intelektual :
a. Prinsip
ekonomi
Prinsip ekonomi, yakni hak
intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang
diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada
pemilik yang bersangkutan.
b. Prinsip
keadilan
Prinsip keadilan, yakni di dalam
menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari
kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan
mendapat perlindungan dalam pemiliknya.
c. Prinsip
kebudayaan
Prinsip kebudayaan, yakni
perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan
manusia
d. Prinsip
sosial
Prinsip sosial (mengatur kepentingan
manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah
diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan
diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
3. Klasifikasi HAKI
Berdasarkan WIPO hak
atas kekayaan intelaktual dibagi menjadi dua bagian, yakni :
a. Hak
cipta (copyright), yakni hak
eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni
untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk
memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.
b. Hak
kekayaan industri (industrial property right, yaitu hak yang mengatur segala
sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.
Hak kekayaan industri (industrial property right) berdasarkan
pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883
yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :
Ø Paten,
yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi.
Hak ini memiliki jangka waktu (usia sekitar 20 tahun sejak dikeluarkan),
setelah itu habis masa berlaku patennya.
Ø Merk
dagang, hasil karya, atau sekumpulan huruf, angka, atau gambar sebagai daya
pembeda yang digunakan oleh individu atau badan hukum dari keluaran pihak lain.
Ø Hak
desain industri, yakni perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang
memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses
industri.
Ø Hak
desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit),
yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu, yang
merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi.
Ø Rahasia
dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau
individu dalam proses produksi.
4. Dasar Hukum HAKI
Pengaturan hukum terdapat hak
kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam:
a. Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
b. Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
c. Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
d. Undang-undang
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman
e. Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
f. Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
g. Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Daftar Pustaka
0 komentar:
Posting Komentar