HUKUM PERJANJIAN

1.     Standar Kontrak

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Johannes Gunawan, standar kontrak adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen.

Menurut Mariam Badrulzaman, standar kontrak adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi dua yaitu umum dan khusus.

1. Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.
2. Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

2.     Macam-macam Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak menjamin adanya kepastian bahwa kesepakatan yang telah disepakati bersama dapat ditepati dengan sebaik-baiknya. Perjanjian bisa dibuat secara lisan maupun tulisan, namun kekuatan perjanjian lisan sangatlah lemah sehingga apabila terjadi sengketa diantara kedua pihak yang berjanji akan sulit membuktikan kebenarannya.

Secara klasifikasi surat perjanjian dibagi 2 jenis yaitu :

1.    Perjanjian autentik, yaitu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah.

2.    Perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah.

Jenis-jenis surat perjanjian:

1. Perjanjian jual beli

2. Perjanjian sewa beli (angsuran)

3. Perjanjian sewa menyewa

4. Perjanjian borongan

5. Perjanjian meminjam uang

6. Perjanjian Kerja

Adapula macam-macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut :

1. Macam-macam Perjanjian Internasional berdasarkan jumlah peserta

·       Perjanjian Bilateral, adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional (negara, takhta suci, kelompok pembebasan, dan organisasi internasional).. 

·       Perjanjian Multilateral, adalah perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak.

2. Macam-macam Perjanjian Internasional berdasarkan sifatnya atau fungsinya

·       Treaty Contract, adalah perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian.

·       Law Making Treaty, adalah perjanjian yang akibat-akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional.

3. Macam-macam Perjanjian Internasional berdasarkan isinya

·       Politik

·       Ekonomi

·  Hukum

·       Kesehatan

4. Macam-macam Perjanjian Internasional berdasarkan prosesi tahapan pembentukannya 

·       Perjanjian Bersifat Penting, adalah perjanjian yang dibuat dengan melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. 

·       Perjanjian Bersifat Sederhana, adalah perjanjian yang dibuat dengan melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. 

5. Macam-macam Perjanjian Internasional berdasarkan subjeknya 

·       Perjanjian antar banyak negara yang merupakan sumber subjek Hukum Internasional. 

·  Perjanjian antar negara dan subjek hukum lainnya.

·       Perjanjian antar sesama subjek Hukum Internasional selain dari negara yaitu perjanjian yang dilakukan antar organisasi-organisasi internasional lainnya

3.     Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian, yakni:

         a.     Kata Sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan se-iya-sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.

        b.     Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan. 

         c.     Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak. 

        d.     Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

4.     Pembatalan Perjanjian

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (null and void), sedangkan apabila syarat subjektif terpenuhi (tidak cakap atau memberikan perizinannya secara tidak bebas), maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan (canceling). 

Dalam hukum perjanjian, ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu : 

1. Paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychics), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. 

2. Kekhilafan atau kekeliruan, terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu.

3. Penipuan, terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian: 

1.    Pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim upaya perjanjian itu dibatalkan. 

2.    Menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut, kemudian mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, atau karena diancam, ditipu atau khilaf mengenai objek perjanjian. Di depan sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan.

5.     Prestasi dan Wanprestasi

1. Prestasi

       Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang aka nada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud prestasi ada tiga, yaitu :

a. Memberikan sesuatu, adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur

b. Berbuat sesuatu, maksudnya debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan,

c. Tidak berbuat sesuatu, yaitu debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan

Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :

·      Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (nietig).

·      Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (nietig).

·      Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (nietig).

·      Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

·      Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (vernietigbaar).

2. Wanprestasi

       Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan.

Faktor yang penyebab wanprestasi ada dua, yaitu :

1) Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

2) Karena keadaan memaksa (evermacht), force majeure, jadi di luar kemampuan debitur.

Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wanprestasi, ada tiga keadaan yaitu :

(1)  Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,

(2)  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,

(3)  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

         a.     Debitur wajib membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPdt).

        b.     Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPdt).

         c.     Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt).

        d.     Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).

         e.     Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Daftar Pustaka

http://sendyego.blogspot.co.id/2011/05/hukum-perjanjian-standar-kontrak.html

http://spsiadira.blogspot.co.id/2013/04/macam-macam-perjanjian-berikut-contohnya.html

http://www.sindikat.co.id/blog/syarat-sahnya-perjanjian

http://blogprinsip.blogspot.co.id/2012/10/batal-dan-pembatalan-suatu-perjanjian.html