1.
Pengertian Hukum
Hukum adalah
peraturan
yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah
laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum
memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan
hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan
yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat
dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.
Hukum
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
-
Hukum berdasarkan bentuknya: Hukum Tertulis
dan Hukum Tidak Tertulis.
-
Hukum berdasarkan wilayah berlakunya:
Hukum Local, Hukum Nasional dan Hukum Internasional.
-
Hukum berdasarkan fungsinya: Hukum
Materil dan Hukum Formal.
-
Hukum berdasarkan waktunya: Ius
Constitutum, Ius Constituendum, Lex Naturalis / Hukum Alam.
-
Hukum berdasarkan isinya: Hukum Publik,
Hukum Antar waktu dan Hukum Private.
Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara,
Hukum Administrasi
Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Private dibagi menjadi Hukum Pribadi,
Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.
-
Hukum berdasarkan pribadi: Hukum
satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum antar golongan.
-
Hukum berdasarkan wujudnya: Hukum Obyektif
dan Hukum Subyektif.
-
Hukum berdasarkan sifatnya: Hukum yang
memaksa dan Hukum yang mengatur.
2.
Tujuan Hukum dan Sumber-sumber Hukum
A. Tujuan
Hukum
Untuk menjamin kelangsungan
keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan
hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat
itu. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum
itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari
masyarakat itu.
Tujuan Hukum menurut Para Ahli:
Van Apeldorn
Tujuan hukum ialah mengatur
pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian
di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan
hukum manusia seperti: kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari
pihak-pihak yang merugikan (Van Apeldorn : 1958).
Prof Subekti S.H.
Tujuan hukum adalah menyelenggarakan
keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan
kebahagiaan (Subekti : 1977).
B.
Sumber Hukum
Ø Sumber hukum
dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/perasaan hukum individu dan
pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/perasaan
hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang
merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.
Contoh: Seorang ahli ekonomi akan
mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang
menyebabkan timbulnya Hukum. Seorang ahli kemasyarakatan (Sosiolog) akan
mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang
terjadi dalam masyarakat.
Ø Sumber hukum
dalam arti formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan
hukum yang berlaku. Jadi, karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum
berlaku umum, diketahui, dan ditaati.
Adapun yang termasuk sumber hukum
dalam arti formal adalah :
1) Undang-undang
Undang-undang merupakan salah satu
contoh dari hukum tertulis. Jadi, undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk
oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat
umum.
2) Kebiasaan atau hukum tak tertulis
Kebiasaan (custom) adalah semua
aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh
rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum.
3) Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah keputusan hakim
terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain
dalam memutuskan suatu perkara yang sama.
4) Traktat
Traktat adalah perjanjian yang
dilakukan oleh kedua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh dua
negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh
lebih dari dua negara disebut Traktat Multilateral. Selain itu ada yang disebut
sebagai Traktat Kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian
terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian
tersebut
5) Doktrin
Doktrin adalah pendapat para ahli
atau sarjana hukum ternama/terkemuka.
3.
Kodefikasi Hukum
Kodefikasi
hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang
secara sistematis dan lengkap.
Unsur-unsur
kodefikasi hukum :
a. Jenis-jenis hukum tertentu
b. Sistematis
c. Lengkap
Tujuan kodefikasi hukum untuk
memperoleh:
- Kepastian hukum
- Kesatuan hukum.
Menurut teori, ada 2 macam
kodefikasi hukum, yaitu :
·
Kodifikasi terbuka, adalah kodifikasi
yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan diluar induk
kodifikasi. “Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum
tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan
sebagai peraturan”.
·
Kodifikasi tertutup, adalah semua hal
yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku
kumpulan peraturan.
4.
Kaidah atau Norma
Norma atau
Kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam
bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat
baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan menjadi
lebih baik.
Norma-norma
yang berlaku di masyarakat ada empat macam, yaitu :
a. Norma
Agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang
berasal dari Tuhan.
b. Norma
Moral/Kesusilaan, yaitu peraturan/kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani
dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia.
c. Norma
Kesopanan, yaitu peraturan/kaidah yang bersumber dari pergaulan hidup antar
manusia.
d. Norma
Hukum, yaitu peraturan/ kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau Negara
yang sifatnya mengikat dan memaksa.
5.
Pengertian Ekonomi dan Hukum Ekonomi
Ekonomi
adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan
kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara
kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang
jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan
(Ingg: scarcity).
Hukum
ekonomi adalah suatu hubungan sebab-akibat atau pertalian peristiwa ekonomi
yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi
sehari-hari dalam masyarakat.
Hukum
ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu:
a. Hukum
ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai
cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misalnya: hukum
perusahaan dan hukum penanaman modal).
b. Hukum
ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara
pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak
asasi manusia (misalnya: hukum perburuhan dan hukum perumahan).
Contoh
hukum ekonomi :
1.
Jika harga sembako naik, maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut
merambat naik.
2.
Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hypermarket yang besar dengan harga yang sangat murah, maka dapat
dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan
kehilangan omset atau mati gulung tikar.
3.
Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam, maka banyak perusahaan yang modalnya
berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
4.
Turunnya harga elpiji akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam
negeri maupun luar negeri.
5.
Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan, maka jumlah uang yang beredar akan
menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.
Daftar Pustaka
0 komentar:
Posting Komentar