1.
Pengertian Perikatan
Perikatan
adalah hubungan hokum yang terjadi diantara dua orang (pihak) atau lebih, yakni
pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hokum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan.Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban.
Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hokum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan.Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban.
2.
Dasar Hukum Perikatan
Dasar hukum
perikatan berdasarkan KUH perdata ada tiga sumber, yaitu sebagai berikut:
a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)
Contoh :
Adanya jual beli karena suatu
perjanjian. Suatu perjanjian dimana penjual memberikan suatu perjanjian kepada
pembeli. Misalnya penjual menjual barang kepada pembeli dengan mengajukan
syarat pembayaran 2/10 n/30, yaitu
penjual memberi batas pembayaran sampai dengan 30 hari. Jika dalam jangka 10
hari sudah membayar maka dikenakan potongan/diskon 2%.
b. Perikatan
yang timbul dari undang-undang
Contoh :
Kewajiban
orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak, yaitu hukum kewarisan.
c. Perikatan
terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum.
3.
Asas-asas dalam Hukum Perikatan
a. Asas
Kebebasan Berkontrak.
Terlihat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata
yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi
para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
b. Asas
Konsensualisme
Perjanjian itu lahir pada saat
tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak
memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
c. Asas Kepribadian
4.
Hapusnya Perikatan
Perikatan
itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH
Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai
berikut:
a. Pembaharuan
utang (inovatie)
Inovasi
adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau perikatan dan pada
saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti
perikatan semula.
b. Perjumpaan
utang (kompensasi)
Kompensasi adalah salah satu cara
hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang
masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi
apabila dua orang saling berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang
antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa
diantara kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan menghapuskan
perikatannya (pasal 1425 KUH Perdata).
c. Pembebasan
Utang
Pembebasan utang adalah perbuatan
hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya
dari debitur. Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dapat saja
diadakan secara lisan. Untuk terjadinya pembebasan utang adalah mutlak, bahwa
pernyataan kreditur tentang pembebasan tersebut ditujukan kepada debitur.
Pembebasan utag dapat terjadi dengan persetujuan atau Cuma- Cuma.
d. Musnahnya
barang yang terutang
e. Kebatalan
dan pembatalan perikatan-perikatan.
Bidang kebatalan ini dapat dibagi
dalam dua hal pokok, yaitu: batal demi hukum dan dapat dibatalkan.
f. Kedaluwarsa
Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH
Perdata, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh susuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Dari ketentuan Pasal tersebut diatas
dapat diketehui ada dua macam lampau waktu, yaitu :
1. Lampau waktu untuk memperolah hak
milik atas suatu barang
2. Lampau waktu untuk dibebaskan
dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan
g. Percampuran
utang
h. Berlakunya
suatu persyaratan batal
i. Pembayaran
merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela
j. Penawaran
pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
Daftar
Pustaka
0 komentar:
Posting Komentar