1.
Negoisasi
Secara umum kata "negosiasi"
berasal dari kata to negotiate, to be negotiating dalam bahasa inggris
yang berarti merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi, dan
atau menawar. Sedangkan kata-kata turunanya adalah antara lain "negotiation"
yang berarti menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan,
membicarakan sesuatu hal untuk disepakati dengan orang lain, dan "negotiable"
yang berarti "dapat dirundingkan, dapat dibicarakan, dapat ditawar".
Definisi negosiasi secara formal
dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertemuan bisnis antara dua pihak atau
lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bisnis. Negosiasi merupakan perundingan
antara dua pihak dimana didalamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar
menawar. Selain itu negosiasi juga merupakan ijab kabul dari sebuah proses
interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling memberi dan
menerima atas sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama.
Ada beberapa tujuan dari sebuah negosiasi
dalam bisnis, yaitu antara lain :
- Untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan.
- Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama.
- Untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan dimana masing-masing pihak merasa menang (win-win solution).
2.
Mediasi
Gary Goodpaster menyatakan bahwa
“Mediasi” adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu
pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang
bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan
hasil negosiasi yang memuaskan.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat
bahwa ada unsur-unsur mendasar dari definisi mediasi, antara lain:
1. Adanya sengketa yang harus
diselesaikan
2. Penyelesaian dilaksanakan melalui
perundingan
3. Perundingan ditujukan untuk
mencapai kesepakatan
4. Adanya peranan mediator dalam
membantu penyelesaian.
Mediator dalam mediasi bukan berperan
untuk mengambil keputusan, melainkan untuk membantu para pihak memahami
pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Mediator
sebagai pihak yang menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa harus
bersikap netral, mendengarkan para pihak secara aktif, mencoba untuk
meminimalkan perbedaan-perbedaan, serta kemudian menitikberatkan persamaan.
Seorang mediator tidak boleh mempengaruhi salah satu pihak untuk mencapai
tujuan yang dicita-citakan oleh pihak lainnya. Mediator sangat membutuhkan
kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan
masing-masing pihak. Namun demikian, kemampuan pribadi yang terpenting adalah
sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir
masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan
para pihak. Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif atas persepsi
masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak,
mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak baik secara bersama
ataupun secara individu.
3.
Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian
suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
(berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Adapun pada saat
berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana
diatur dalam pasal 615 sampai 651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 Rbg tidak
berlaku lagi. Adanya UU No. 30 Tahun 1999 telah berusaha mengakomodir semua
aspek mengenai arbitrase baik dari segi hukum maupun substansinya dengan ruang
lingkup baik nasional maupun internasional.
Dalam ruang lingkup internasional,
Indonesia maupun pihak-pihak dari Indonesia juga acap kali menyelesaikan
sengketa melalui jalur arbitrase. Beberapa contoh kasusnya adalah:
1) Sengketa antara Cemex Asia
Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre
for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 sampai 2007.
2) Sengketa antara Pertamina melawan
Commerz Asia Emerald yang diselesaikan melalui Singapore International
Arbitration Center (SIAC), Singapore pada tahun 2008.
3) Sengketa terkait Bank Century
dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali
Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore.
4) Sengketa antara Newmont melawan
Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.
4.
Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase, dan
Legitasi
1. Negosiasi adalah
cara penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa saling melakukan
kompromi untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan cara kompromi tersebut
diharapkan akan tercipta win-win solution
dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik.
2. Litigasi adalah
sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi
dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim.
Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak)
karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi
pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.
Kebaikan dari sistem
ini adalah:
·
Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih
luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian
yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha
Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini).
·
Biaya yang relatif lebih murah (salah
satu azas peradilan Indonesia adalah sederhana, cepat dan murah).
Sedangkan kelemahan
dari sistem ini adalah:
·
Kurangnya kepastian hukum (karena
terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang
tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum
banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu
yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap).
·
Hakim yang "awam" (pada
dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang
terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut
harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim
yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan
putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak
untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi
tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak
menguasai bidang sengketa tersebut.)
Berdasarkan konsekuensi
bahwa putusan hakim akan memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak
yang lain, maka berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia Hakim wajib
memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi (nanti akan dibahas lebih
lanjut) untuk mendamaikan para pihak. Jika tidak dicapai perdamaian maka
pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan
kesempatan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak tetap terbuka (dan hakim
harus tetap memberikannya meskipun putusan telah disusun dan siap untuk
dibacakan). Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim membuat akta
perdamaian (acte van daading) yang
pada intinya berisi para pihak harus menaati akta perdamaian tersebut dan tidak
dapat mengajukan lagi perkara tersebut ke pengadilan. Jika perkara yang sama
tersebut tetap diajukan ke pengadilan maka perkara tersebut akan ditolak dengan
alasan ne bis in idem (perkara yang sama tidak boleh diperkarakan 2 kali)
karena akta perdamaian tersebut berkekuatan sama dengan putusan yang final dan
mengikat (tidak dapat diajukan upaya hukum).
3. Arbitrase adalah
cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi, hanya saja litigasi ini
bisa dikatakan sebagai "litigasi swasta" Dimana yang memeriksa
perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh
prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula
arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat
perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa
tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian
sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa
para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan
kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut
tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara
tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya
klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.
Beberapa keunggulan
arbitrase dibandingkan litigasi antara lain:
a. Arbitrase
relatif lebih terpercaya karena Arbiter dipilih oleh para pihak yang
bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan jabatan yang
tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. Dalam hal para pihak tidak
bersepakat dalam menentukan arbiter maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua
Pengadilan Negeri. Hal ini berbeda dengan litigasi karena para pihak tidak
dapat memilih hakim yang memeriksa perkara. Calon arbiter yang ditunjuk juga
boleh menolak penunjukan tersebut.
b. Arbiter
merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan
lebih cermat. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk
menjadi arbiter adalah berpengalaman aktif di bidangnya selama 15 tahun. Hal
ini tentunya berbeda dengan hakim yang mungkin saja tidak menguasai bidang yang
disengketakan sehingga harus belajar bidang tersebut sebelum memeriksa perkara.
c. Kepastian
Hukum lebih terjamin karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para
pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan
upaya hukum. namun putusan tersebut dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal
tertentu seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan
setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan itikad
tidak baik dari arbiter.
Sedangkan kelemahannya
antara lain:
a. Biaya
yang relatif mahal karena honorarium arbiter juga harus ditanggung para pihak (atau
pihak yang kalah).
b. Putusan
Arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke Pengadilan
Negeri.
c. Ruang
lingkup arbitrase yang terbatas hanya pada sengketa bidang komersial
(perdagangan, ekspor-impor, pasar modal, dan sebagainya).
Daftar Pustaka
0 komentar:
Posting Komentar